Aspek Politik dalam Perencanaan Pembangunan

 Peran Politik memang hampir selalu ada disetiap sendi kehidupan kita. karena perannya yang begitu besar tersebut memang tidak berlebihan rasanya jika  banyak ilmuan srta pakar-pakar dalam ilmu sosial mengatakan bahwa politik merupakan panglima ilmu pengetahuan. Begitu pula dalam hal Perencanaan, dalam Perencanaan Pembangunan peran politik ini sungguh besar memang. perumusan perencanaan yang baik bahkan terbaikpun belum tentu dapat terimplementsi tanpa adanya persetujuan dari pihak politik dalam hal ini yaitu DPR. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh lagi ada baiknya jika kita pahami dulu apa itu politik dan apa itu perencanaan.

A. Perencanaan

Perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan – keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program.

  

Beberapa ahli lain merumuskan perencanaan sebagai mengatur sumber-sumber yang langka secara bijaksana dan merupakan pengaturan dan penyesuaian hubungan manusia dengan lingkungan dan dengan waktu yang akan datang. Definisi lain dari perencanaan adalah pemikiran hari depan, perencanaan berarti pengelolaan, pembuat keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi.

Menurut Wilson, Pengertian Perencanaan merupakan salah satu proses lain, atau merubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau oleh orang/badan yang di wakili oleh perencanaan itu. Perencanaan itu meliputi : Analisis, kebijakan dan rancangan.

B. Politik

Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya. (ROD HAGUE)

Politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan - keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak. (CARL SCHMIDT)

politik pada dasarnya ilmu yang baik, namun telah terlanjur melekat pandangan buruk terhadap ilmu ini yang telah tertanam cukup lama dibenak masyarakat, hal ini tidak lain karena performa pemerintah dalam negeri dalam menjalan perpolitikan dalam negeri yang cenderung negatif dimana sangat mengenyampingkan nilai kesejahteraan masyarakat.

C.   Pengaruh sistem politik terhadap Perencanaan Pembangunan

VS

Dalam suatu agen perencanaan yang ideal, terdapat suatu penghalang antara seorang perencana untuk 

berkomunikasi dengan politisi, yang menyebabkan tidak adanya integrasi dan komitmen yang dibutuhkan.

Ini membuat seorang perencana tidak bisa mengkritisi seorang politisi. Ini membuat seorang perencana

hanya mendapatkan peran yang kecil. Hasilnya adalah kurangnya respek dan kepercayaan yang muncul

dalam hubungan antara seorang perencana dan  politisi (friend and Jessop, 1969)

Tidak diragukan lagi bahwa pengambilan keputusan adalah hak preogrative dari politisi. Hanya mereka yang

dapat memberikan perintah kepada agensi perencanaan untuk membuat suatu program, yang pendanaannya

diambil dari dana anggaran , untuk memberikan manfaat kepada banyak kelompok di dalam

masyarakat. Namun bukan berarti politisi mendominasi semua proses dalam pembuatan keputusan.  Politisi 

harus berinteraksi  sebagai seorang “partner” kepada lembaga perencana.

Kekuatan otoritas politik terhadap perencanaan dapat kita lihat contoh kasus seperti penolakan RUU JPSK

oleh DPR pada 2008 lalu. Penolakan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keungan

(JPSK) oleh DPR merupakan salah satu contoh bersarnya otoritas politik dalam perencanaan, RUU

merupakan hasil kerja pemerintah termasuk didalamnya Bappenas. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 
besarnya kewenangan DPR (Politik) terhadap perencanan mempengaruhi secara langsung baik proses 
maupun implementasi perencanaan tersebut.

Merujuk kembali kepada penyataan Friend dan Jessop bahwa posisi perencana yang berada dibawah 
kendali serta pengaruh dari politisi memberikan pandangan bahwa benar adanya teori tersebut jika melihat 
kenyataan yang ada seperti penolakan JPSK tersebut.