Aspek Politik dalam Perencanaan Pembangunan

 Peran Politik memang hampir selalu ada disetiap sendi kehidupan kita. karena perannya yang begitu besar tersebut memang tidak berlebihan rasanya jika  banyak ilmuan srta pakar-pakar dalam ilmu sosial mengatakan bahwa politik merupakan panglima ilmu pengetahuan. Begitu pula dalam hal Perencanaan, dalam Perencanaan Pembangunan peran politik ini sungguh besar memang. perumusan perencanaan yang baik bahkan terbaikpun belum tentu dapat terimplementsi tanpa adanya persetujuan dari pihak politik dalam hal ini yaitu DPR. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh lagi ada baiknya jika kita pahami dulu apa itu politik dan apa itu perencanaan.

A. Perencanaan

Perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan – keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program.

  

Beberapa ahli lain merumuskan perencanaan sebagai mengatur sumber-sumber yang langka secara bijaksana dan merupakan pengaturan dan penyesuaian hubungan manusia dengan lingkungan dan dengan waktu yang akan datang. Definisi lain dari perencanaan adalah pemikiran hari depan, perencanaan berarti pengelolaan, pembuat keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi.

Menurut Wilson, Pengertian Perencanaan merupakan salah satu proses lain, atau merubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau oleh orang/badan yang di wakili oleh perencanaan itu. Perencanaan itu meliputi : Analisis, kebijakan dan rancangan.

B. Politik

Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya. (ROD HAGUE)

Politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan - keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak. (CARL SCHMIDT)

politik pada dasarnya ilmu yang baik, namun telah terlanjur melekat pandangan buruk terhadap ilmu ini yang telah tertanam cukup lama dibenak masyarakat, hal ini tidak lain karena performa pemerintah dalam negeri dalam menjalan perpolitikan dalam negeri yang cenderung negatif dimana sangat mengenyampingkan nilai kesejahteraan masyarakat.

C.   Pengaruh sistem politik terhadap Perencanaan Pembangunan

VS

Dalam suatu agen perencanaan yang ideal, terdapat suatu penghalang antara seorang perencana untuk 

berkomunikasi dengan politisi, yang menyebabkan tidak adanya integrasi dan komitmen yang dibutuhkan.

Ini membuat seorang perencana tidak bisa mengkritisi seorang politisi. Ini membuat seorang perencana

hanya mendapatkan peran yang kecil. Hasilnya adalah kurangnya respek dan kepercayaan yang muncul

dalam hubungan antara seorang perencana dan  politisi (friend and Jessop, 1969)

Tidak diragukan lagi bahwa pengambilan keputusan adalah hak preogrative dari politisi. Hanya mereka yang

dapat memberikan perintah kepada agensi perencanaan untuk membuat suatu program, yang pendanaannya

diambil dari dana anggaran , untuk memberikan manfaat kepada banyak kelompok di dalam

masyarakat. Namun bukan berarti politisi mendominasi semua proses dalam pembuatan keputusan.  Politisi 

harus berinteraksi  sebagai seorang “partner” kepada lembaga perencana.

Kekuatan otoritas politik terhadap perencanaan dapat kita lihat contoh kasus seperti penolakan RUU JPSK

oleh DPR pada 2008 lalu. Penolakan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keungan

(JPSK) oleh DPR merupakan salah satu contoh bersarnya otoritas politik dalam perencanaan, RUU

merupakan hasil kerja pemerintah termasuk didalamnya Bappenas. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 
besarnya kewenangan DPR (Politik) terhadap perencanan mempengaruhi secara langsung baik proses 
maupun implementasi perencanaan tersebut.

Merujuk kembali kepada penyataan Friend dan Jessop bahwa posisi perencana yang berada dibawah 
kendali serta pengaruh dari politisi memberikan pandangan bahwa benar adanya teori tersebut jika melihat 
kenyataan yang ada seperti penolakan JPSK tersebut.

Read More

Pelayanan Publik

Saatnya ni ane aplikasiin ilmu yang didapet di kampus, hahaha
oke kali ini ane serius, pertama-tama ada baiknya kita pahami dulu pengertian dari Pelayanan Publik itu sendiri. Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk pelayanan baranag publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dipusat, didaerah, dan dilingkuangan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Wikipedia, diakses 13 Oct 2009]. nah menurut Saefullah [1999] beda lagi ni bray, katanya dia nih Pelayanan Publik (Umum) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau yang secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Kalo ane simpulin ni ya "Jadi pelayanan publik adalah perbuatan, tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus/ memenuhi hal-hal yang diperlukan masyarakat/ khalayak umum pada suatu instansi sesuai kebutuhannya dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan oleh penyelenggara".
nah udah tau kan pengertian pelayanan publik itu, sekarang kita bahas masalah indikator-indikator apa saja yang mencerminkan pelayanan itu baik atau memuaskan antara lain :


1. Transparan

Transparansi

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.


2. Akuntabilitas

Akuntabilitas

Pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

3. Kondisional

Kondisional

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Partisipatif

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Kesamaan Hak

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.

6. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban

Keseimbangan Hak & Kewajiban

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

setelah mengetahui indikator-indikator tersebut sekarang kita membahas bagaimana pelayanan yang berkualitas itu, ini dia beberapa penjelasannya bray,  Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan menurut Lupiyoadi  adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah model SERVQUAL (Service Quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam serangkaian penelitian mereka yang melibatkan 800 pelanggan terhadap enam sektor jasa : reparasi, peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak jauh, perbankan ritel, dan pialang sekuritas disimpulkan bahwa terdapat lima dimensi SERVQUAL sebagai berikut (Parasuraman et al, 1998) :

1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.

2. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama, untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemampuan untuk membantu dan memberi pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam pelayanan.

4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompetensi (competence), dan sopan santun (courtesy).

5. Emphaty, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

Menurut Abidin pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya mengacu pada pelayanan itu semata, juga menekankan pada proses penyelenggaraan atau pendistribusian pelayanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat sebagai konsumer. Aspek-aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini berarti, pemerintah melalui aparat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat harus memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan.

nah itu dia sedikit penjelasan mengenai pelayanan publik, semoga membantu yaa, hehe.. silahkan copas atau mau diapain lah ane iklas braay, yang jelas jangan disalahgunakan ni postingan, hihihi :D

see you bray..

Read More

BRICS

BRICS (singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, South Africa) saat ini menjadi titik sentral portofolio investasi global. Istilah BRIC muncul pertama kali pada awal dekade ini. Ekonom Goldman Sachs, Jim O’ Neil merupakan pencetus lahirnya BRICs di tahun 2001. Kemudian, baru pada tahun 2010 China sebagai pemegang kendali BRICs mengundang Afsel untuk bergabung. BRICs lahir ditengah melambatnya pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara- negara anggota G-8. Menurut Goldman Sachs, pada tahun 2050, gabungan ekonomi kelima negara itu akan mengalahkan negara-negara terkaya di dunia saat ini.

Negara-negara anggota BRICS mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hampir setengah pertumbuhan ekonomi global dikuasai BRIC antara tahun 2000-2008. Diramalkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF, International Monetary Fund), kehadiran Afsel di tubuh BRICs nantinya di tahun 2014 akan mendorong pertumbuhan ekonomi global, serta menguasai perdagangan global sebesar 61 persen. Data IMF menjelaskan bahwa volume perdagangan BRICS meningkat rata-rata per tahun 28 persen dari 2001 ke 2010. BRICS juga mencatatkan total volume perdagangan yang mencapai 230 miliar dollar AS pada tahun 2010.

                                                                                                                                                                             

Proporsi dunia (negara-negara dengan data) PDB nominal untuk negara-negara dengan PDB nominal tertinggi top 10 pada tahun 2010, dari 1980 sampai 2010 dengan proyeksi IMF sampai 2016. Negara ditandai dengan tanda bintang adalah non-negara G8 : Cina, Brasil dan India. Garis abu-abu menunjukkan nilai aktual dollar AS.

Read More